Pendidikan Inklusi Diharapkan Berkembang Masif di Pesantren

230
Foto: Detik

MADING.ID, Jakarta – Seiring penetapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Kementerian Agama berkewajiban untuk menindaklanjuti regulasi tersebut, di antaranya penerapan di lingkungan pesantren.

Demikian disampaikan Sekretaris Kelompok Kerja Pendidikan Inklusi Kementerian Agama Hj. Siti Sa’diyah dalam dialog program “Pesantren di Radio” yang disiarkan secara langsung oleh Radio di Elshinta pada Selasa (19/4/2022) petang jelang berbuka puasa.

Menurut Sa’diyah, agama Islam dasarnya sudah mengajarkan untuk menghormati dan memuliakan penyandang disabilitas. Islam juga selalu menempatkan posisi tertinggi tentang konsep kesetaraan.

“Pesantren juga ternyata sebagai lembaga yang lebih dahulu menerima penyandang disabilitas daripada pendidikan yang lain. Meskipun tidak pernah mendiklair sebagai pesantren yang inklusi, namun praktiknya pesantren tidak pernah menolak siapapun yang mau masuk ke pesantren,” kata perempuan yang juga sebagai Kepala Sub. Direktorat Pendidikan Diniyah Takmiliyah itu.

Sa’diyah mengakui bahwa Kementerian Agama memang belum mendata secara penuh jumlah pesantren inklusi, namun ternyata saat ini sudah banyak pesantren yang memang sudah menerima anak berkebutuhan khusus.

“Saat ini kendalanya di pesantren memang belum mempunyai guru atau ustadz yang memiliki kompetensi sesuai bidang seperti di sekolah-sekolah Luar Biasa. Namun, di pesantren sesungguhnya sudah dilakukan dengan keikhlasan. Para santri yang berkebutuhan khusus dididik dengan ilmu agamanya, sehingga mereka minimal bisa mandiri dalam ibadah shalat dan mengaji,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan merespons UU dan PP tentang penyandang disabilitas, maka Kementerian Agama akan membuat regulasi bagaimana mendampingi anak-anak santri berkebutuhan khusus, sehingga Negara hadir untuk mendampingi yang sesuai dengan kebutuhan.

“Kementerian Agama berencana untuk melakukan penguatan melalui pelatihan-pelatihan bagi pendamping atau guru di pesantren. Setidaknya, selama masa pandemi ini Kementerian Agama sudah mengadakan Training of Trainer (ToT) sebanyak 10 kali bagi guru-guru di madrasah,” jelas Sa’diyah.

“Selain itu, Kementerian Agama juga akan membuatkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Perguruan Tinggi Islam, seperti UIN dan IAIN, sebagai pusat layanan dan konsultasi bagi para guru pendamping. Termasuk juga melakukan sinergi kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang sudah memiliki sekolah Luar Biasa (LB),” sambungnya.

Sa’diyah mengajak  Kementerian Agama bersama kalangan pesantren pun sangat terbuka jika ada relawan-relawan yang ingin berkontribusi terkait kebutuhan-kebutuhan pesantren inklusi, maka akan disambungkan ke pesantren-pesantren terkait.

“Agar gerakan ini masif di pesantren, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, kemarin ini sudah berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait untuk menindaklanjuti UU dan PP tentang layanan disabilitas melalui penyusunan road map atau peta jalan,” papar Sa’diyah. (MZN)