Inilah Tujuan Kemandirian Pesantren yang Digagas Kemenag

264
Foto: Jatimprov.go.id

MADING.ID, Jakarta – Kemandirian Pesantren merupakan program yang saat ini menjadi skala prioritas Kementerian di bawah kepemimpinan Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Kemandirian pesantren bermakna bahwa pesantren akan memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam menopang 3 fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Demikian disampaikan Tenaga Ahli Menteri Agama Hasanuddin Ali saat berdialog dalam program “Pesantren di Radio” yang disiarkan secara live oleh Radio di Elshinta pada Jumat (15/4/2022) petang, jelang berbuka puasa.

Menurut Hasanuddin, dalam program kemandirian ini Kementerian Agama memberikan atensi kepada kalangan pesantren melalui pemberian bantuan, inkubasi, pelatihan bisnis, pelatihan manajemen keuangan, pelatihan manajemen pemasaran, pelatihan sumber daya manusia, dan lain-lain.

“Melalui program ini pada akhirnya kalangan pesantren semakin banyak yang memiliki unit usaha yang bisa menjadi basis ekonomi bagi pesantren dan masyarakat sekitar,” kata Hasanuddin.

Ditanya soal kenapa harus pemberdayaan dan optimalisasi ekonomi, ia menjelaskan bahwa selama ini sumber daya ekonomi pesantren hanya bersumber dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), tabungan kiai pribadi, dan bantuan pemerintah, masyarakat, atau perusahaan.

“Jika diamati  secara seksama, apabila pesantren hanya mengandalkan tiga sumber pendanaan tersebut tentu belum cukup. Dengan kata lain, pesantren tidak bisa berkembang apalagi menandingi lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Maka, harus ada sumber daya ekonomi yang lain selain 3 sumber tadi,” jelasnya.

Masalahnya, lanjut Hasanuddin, selama ini ada anggapan yang menyebut para santri biasanya masuk pesantren hanya untuk belajar soal ilmu agama. Padahal tidak dalam perkembangannya tidaklah demikian.

“Oleh sebab itu, dengan adanya program kemandirian pesantren inilah mereka berpeluang seluas-luasnya untuk bisa belajar softskill di luar pengetahuan agama,” ujar pria yang juga Direktur Alvara Institute itu.

Hasanuddin menambahkan, ada kategori pesantren yang diberdayakan oleh Kementerian Agama. Pertama, pesantren yang tidak membuat unit usaha sama sekali dan hanya belajar agama saja. Kedua, pesantren yang hanya memilik 1 unit usaha. Ketiga, pesantren yang mempunyai unit usaha lebih dari 1, akan tetapi mereka belum terintergasi. Keempat, pesantren yang sudah memiliki lebih dari 2 unit usaha dan sudah terintegrasi.

“Dalam pembentukan unit usaha, Kementerian Agama berpijak pada potensi setiap pesantren. Kemudian bisnis yang dijalankan berbasis pada potensi di masyarakat sekitar, lalu berbasis pada bisnis yang risikonya rendah, misalnya bisnis laundry, produksi, roti, percetakan, peternakan, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Tenaga Ahli Menteri Agama itu menekankan bahwa tujuan program kemandirian pesantren ini tidak hanya untuk pesantren saja, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi unit-unit usaha yang dibuat oleh pesantren memiliki daya untuk memperkuat ekonomi masyarakat di sekitar pesantren.

“Kementerian Agama baru memulai Program Kemandirian Pesantren pada tahun 2021 dengan 109 pesantren yang menjadi prototipe. Bersyukur, beberapa laporan yang sudah masuk memuat progres yang bagus. Untuk tahun 2022 ini, Kementerian Agama kembali membuka pengajuan proposal dengan bantuan yang dialokasikan untuk 500 pesantren,” terangnya.

“Dari program Kemandirian ini Kementerian Agama berharap pesantren memiliki badan usaha (BUMPES) bisa dalam bentk PT, CV, atau pun koperasi,” harapnya. (MZN)