Oleh: Adi Budiman Subiyakto
Kabupaten Boven Digul berjarak sekitar 424 KM dari Kabupaten Merauke. Jalan penghubung kedua Kabupaten tersebut dikelilingi oleh hutan di kanan-kirinya. Selain itu, jalanan berbatu membentang sepanjang jalan. Pengiriman barang harus menghabiskan waktu 2-3 hari. Namun hal tersebut terjadi sebelum tahun 2017. Pembangunan jalan Merauke – Boven Digul dimulai pada tahun 2015. Kini akses antar kedua kota tersebut bisa ditempuh hanya dengan 8 jam. Selain mempersingkat waktu, ini juga berdampak kepada harga BBM. Akses yang mudah membuat harga BBM juga lebih terjangkau. Harga B di Papua khususnya di Boven Digul saat ini sama dengan harga BBM di Pulau Jawa.
Pembangunan Trans Papua ini merupakan salah satu program Nawacita Presiden Jokowi. Sejak awal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan. Hal ini sebagai upaya untuk menunjukkan kepada Dunia bahwa Pemerintah Indonesia sungguh-sungguh memperhatikan setiap jengkal tanah dan airnya. Presiden Jokowi sadar betul wilayah perbatasan memiliki posisi strategis yakni Kedaulatan sebuah Negara.
Kemudian pada Pidato Kenegaraan 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai busana adat Bugis. Ia menyampaikan dalam pidatonya dihadapan para Legislator mengenai Transformasi Fundamental Perekonomian dan Paradigma Pembangunan Indonesia Sentris. Dengan Paradigma Pembangunan Indonesia Sentris, Presiden mengarahkan agar pembangunan Indonesia tidak lagi sentralistik, tetapi menggeliat pembangunan dari Pinggiran Indonesia (Desa, Pulau Kecil Terluar dan Perbatasan). Pemerintah Indonesia ingin memastikan agar pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa seluruh tumpah darah Indonesia. Masyarakat dari Aceh sampai Merauke, Masyarakat di Pulau Miangas sampai Pulau Rote harus merasakan hasil pembangunan secara merata.
Presiden Jokowi ingin agar pembangunan tidak hanya untuk masyarakat yang ditinggal
diperkotaan, tetapi untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pinggiran (Desa, Pulau Kecil Terluar dan Perbatasan). “Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan hadirnya Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan Motamasin-NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk-Kalimantan Barat,” Tegas Presiden Jokowi diatas podium gedung parlemen.
Presiden Jokowi juga menambahkan, Pemerataan Pembangunan yang berkeadilan bukan hanya sekadar slogan, tetapi betul-betul diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Ia mencontohkan, bertahun-tahun rakyat di Papua merasakan betapa mahalnya untuk membeli bahan bakar minyak. Namun sejak diterapkan kebijakan satu harga, kini warga Papua bisa merasakan harga bahan bakar minyak yang sama dengan Pulau Jawa. Pembangunan jalan trans Papua pun mulai terlihat dampak positifnya.
Era pembangunan Indonesia sentris dimulai sejak Presiden Jokowi terpilih secara konstitusional pada 2014 lalu. Saat itu, Presiden Jokowi mencanangkan janji politik yang dituangkan dalam Nawacita. Dalam Nawacita ketiga yakni Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan yang menjadi dasar Paradigma Pembangunan Indonesia Sentris.
Untuk mengimplementasikan janji Nawacita ketiga, Presiden Jokowi membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pembangunan wilayah pinggiran (Desa, Pulau Kecil Terluar dan Perbatasan) inilah yang diharapkan Presiden Jokowi membangkitkan rasa bangga di dada saudara-saudara seluruh tumpah Indonesia.
Sejak terbentuk, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus melakukan pembangunan sesuai dengan Nawacita Ketiga. Empat program unggulan yang ada di Kemendes PDTT yakni Pembangunan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes), Produk Unggulan Desa (Prukades), Pembangunan Embung Desa, dan Pembangunan Sarana Olahraga Desa. Khusus daerah perbatasan, Kemendes PDTT melalui Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan mempunyai dua kebijakan untuk membangun daerah-daerah Perbatasan Negara Indonesia. Dua program yang telah dilakukan Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan, yakni Soft dan Hard Program.
Untuk Soft program, program yang dilakukan adalah Potensi Sumber Daya (Potsuda) yakni upaya mempertemukan investor dengan kepala daerah di daerah perbatasan. Sementara Hard program, upaya akseralasi pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan penghubung, pembangunan sarana air bersih/embung dan elektrifikasi di daerah perbatasan.
Mengutip Okezone.com, bahwa Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan sejak 2015 telah menggelar Forum Bisnis dan Investasi Daerah Perbatasan. Pada 2015, Fokus yang dilakukan adalah Memetakan potensi Daerah dan Regulasi Kebijakan. Pada 2016, masuk pada Perencanaan Pengembangan Potensi Bisnis dan Investasi (Bussiness Plan). Dan 2017, merupakan realisasi dari Pemetaan dan Perencanaan Potensi Bisnis dan Investasi daerah Perbatasan.
Untuk Hard Program, Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan membangun jalan
penghubung didaerah perbatasan. Pada 2017, tercatat Direktorat Pengembangan Daerah
Perbatasan berhasil membangun jalan penghubung 48.74 Kilometer. Pembangunan jalan
penghubung di wilayah Perbatasan memberikan dampak ekonomi dan social bagi masyarakat.
Seperti yang dirasakan oleh masyarakat Desa Tunguwatu-Gorar di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. Pembangunan jalan penghubung Desa Tunguwatu-Gorar ini menjadikan jarak tempuh dua Desa tersebut menjadi lebih cepat dan pendek. Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan Endang Supriyani mengatakan, dengan membuka konektifitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan, menjadi bukti nyata Pemerintah dalam mendorong akselerasi pembangunan wilayah pinggiran Indonesia.
Realisasi Nawacita Ketiga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita yang berada di wilayah pinggiran Indonesia. Sebagai contoh, seorang Bapak yang bernama Paulus Yafok yang tinggal di Desa Ampas, Kabupaten Keerom, Papua, merasakan bangga dan senang karena Desanya tidak lagi gelap gulita. Bapak tersebut menceritakan, bahwa sebelumnya kehidupan di Desa Ampas mulai gelap sejak pukul 5 sore sampai pagi. Dengan keadaan seperti itu, kebanyakan masyarakat sudah beristirahat dan tidak lagi beraktivitas dikarenakan kondisi yang gelap gulita. “Dengan pelita, kita belajar mata pedih, sakit, kena asap mata merah,” Kata Desi dan Lala anak-anak yang ditinggal di Desa Ampas.
Cerita yang sama pun diutarakan oleh Kepala Desa Ampas Yohanis Yafok, “Mungkin dari orang tua kita dulu, dari nenek moyang, kita tidak pakai lampu, kita pakai pelita, itu dengan bbm tanpa bbm kita tetap gelap,” ujarnya. Hingga akhirnya, dengan keinginan yang kuat agar Desanya menyala terang dimalam hari, Kepala Desa Ampas Yohanis Yafok pergi ke kantor Kabupaten untuk mencari solusi dan ia pun menyurat agar dibangun PLTS di Desa Ampas.
Dan kini, Desa Ampas merasakan dampak Pembangunan Indonesia Sentris yang berkeadilan dengan dibangunnya PLTS yang membuat Desa Ampas terang menyala. Uji coba pertama untuk 84 Kepala Keluarga. Betapa bangga dan senangnya warga Desa Ampas, merasakan Negara benarbenar hadir untuk mereka. Negara hadir untuk memfasilitasi mereka dalam beraktivitas, Negara hadir untuk anak-anak mereka meraih cita-cita.
Membangun daerah perbatasan sama dengan merawat Indonesia, masyarakat daerah perbatasan yang merasakan buah dari pembangunan tentu akan muncul di dada mereka kebanggaan menjadi bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun sama, pembangunan infrastruktur jalan di daerah perbatasan perlahan-lahan akan membangkitkan gairah perekonomian masyarakat daerah perbatasan karena konektifitas dan aksesibilitas yang memadai dan menunjang aktivitas ekonomi mereka.
