Saya Tidak Mau Mengkritik Pemerintah

191
Saya Tidak Mau Mengkritik Pemerintah
Pixabay

Semenjak media sosial naik daun dan bahkan ikut menentukan percaturan politik di dunia, saya jadi anti mengkritik pemerintah. Perkembangan media sosial membuat kritik bagi pemerintah hanya bertahan paling pol dua minggu, setelah itu pemerintahnya menanggapi kritik baru dan masyarakatnya sudah lupa.

Belum lagi kalau pemerintahnya bayar influencer, sebuah cara yang ampuh menghalau kritik karena era sekarang orang populer lebih dipatuhi pendapatnya daripada pakar atau ahli di bidang tertentu. Belum lagi ada undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan alat-alat lain yang membuat pemerintah tidak bisa dikritik.

Menyoal Penyampaian Kritik

Saya sangat tahu negara ini masih miskin, korupsi makin menjadi, tata kelola pemerintahan kacau balau, ada ribuan persoalan lain. Saya tahu. Mending sekarang saya dibantu mikir cara yang tepat untuk menyampaikan kritik, karena sampai sekarang belum nemu.

Demo? Sudah kuno, kalau ada orang ngajak demo mending ditinggal main mobile legends saja. Menyebar spanduk? Pamflet? Lha jelas-jelas video penindasan saja kadang tidak menggugah rasa ingin mengkritik. Bikin gerakan? Gerakan apalagi? Komunitas sudah terdesentralisasi dan sangat spesifik, Ormas sudah banyak, partai juga banyak, tapi toh tidak ada perubahan signifikan sejak iklim reformasi bergulir dari tahun 1998!

Lha malah bikin meme di internet lebih mending, seperti yang dilakukan BEM UI di tahun 2021. Itu pun karena yang bikin BEM UI makanya viral, coba kalau BEM kampus swasta kecil di pegunungan Magelang misalnya. Dijamin masuk koran lokal pun tidak.

Tapi nama BEM UI dengan letaknya yang strategis di pusat pemerintahan dan jaringan anak muda gaul ibu kota, membuat saluran kritik meme bisa menimbulkan dampak signifikan. Dari mendapat jawaban presiden hingga efek dominonya sang rektor mengundurkan diri dari jabatan komisaris bank nasional.

Baca juga: Pendidikan Pencetus Perubahan

Pengalihan Isu

Namun sebenarnya BEM UI tidak jago-jago amat, karena kalau pemerintah dan rektor tidak komentar, mereka akan lebih aman. Diam kan saja, toh dua minggu kemudian nanti lupa. Atau bikin isu lain, misalnya saja isu toleransi agama.

Wah itu makanan sedap bagi masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah yang terlalu bangga dengan kadar “toleransi beragama”-nya. Atau bisa ditambah dengan isu porstitusi artis atau video syur, pasti lebih seru.

Melalui strategi-strategi ciamik pemerintah dalam meredam kritik sekaligus penyakit mudah lupa masyarakat indonesia dalam mengawal kritik, menurut saya kita sebaiknya kita pro pemerintah saja.

Lagipula dengan pro pemerintah kita tidak perlu mikir hal-hal berat yang tidak perlu dipikir. Dengan pro pemerintah kita wujudkan dengan kerja nyata, yaitu jadi PNS. Bisa hidup nyaman, sentausa, hingga tua. Doakan saja suatu saat Indonesia kaya raya sehingga rakyatnya jadi PNS semua dan dapat gaji bulanan. Wenak to.

Kalau begitu akankah kita diam dengan kezaliman ini? Oh tentu tidak. Kalau cara penyampaiannya tidak efektif itu mungkin karena isu yang diangkat terlalu spesifik dan jangkauannya terlalu luas (Indonesia ini besar lho).

Misalnya saja gerakan untuk mensahkan RUU PKS, isunya spesifik ke perempuan sementara kita tahu mayoritas orang Indonesia masih patriarkis ini tidak semuanya setuju. Untuk itu kita perlu kecilkan radiusnya sehingga kita bisa menggapainya sendiri. Kita bisa melontarkan kritik sekaligus (kalau mau) melakukan perubahan.

Mending kita kritik pemerintah yang tidak bisa memastikan kita jadi PNS dan dekat dengan kita, misalnya pemerintahan rumah tangga dengan suami sebagai kepala negara dan istri sebagai perdana menteri, termasuk juga pemerintahan RT, RW, Desa, Kecamatan dan paling mentok Kabupaten.

Soalnya pemerintah-pemerintah yang dekat dengan kita, masih bisa kita demo, masih bisa kita kritik dengan pedas dan masyarakat akan sulit lupa, apalagi jika ada gerombolan orang memenuhi jalan, pasti banyak yang nonton, syukur-syukur ikutan aksi.

Penulis: Affix Mareta
(Dosen Informatika Universitas Bunda Mulia)