Wajah Pegadaian di Indonesia

380
Gambar oleh Janine Bolon dari Pixabay

Oleh: Hajime Yudistira

Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu di masa Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff dengan berdirinya Bank Van Leening yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang. Meski demikian, praktik gadai diyakini telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia jauh sebelum masa itu. Pemerintah saat itu baru mendirikan lembaga gadai pertama di Sukabumi, Jawa Barat, dengan nama Pegadaian pada 01 April 1901. Saat itu Wolf Van Westerode diangkat sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian pinjaman dengan sistem gadai.

Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status, mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1905), Perusahaan di Bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perusahaan Jawatan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 pada 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum (Perum) dan menjadi bagian dari salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI. Terakhir pada 01 April 2012, status pegadaian berubah lagi menjadi Perseroan Terbatas (PT), bertepatan dengan ulang tahun yang ke-111 hingga sekarang.

Pegadaian adalah salah satu perusahaan milik negara yang seharusnya mengedepankan tujuan untuk membantu masyarakat, di samping tentunya juga mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Pada praktiknya, ternyata lembaga ini hanya menjadi perusahaan yang mencari keuntungan semata, tanpa peduli terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Konsep gadai yang ideal seharusnya bisa menerima seluruh jenis barang yang masih memiliki nilai ekonomis, tapi faktanya pegadaian kita hanya bisa menerima emas/perhiasan, sebagian kecil barang elektronik dan kendaraan bermotor, bahkan di beberapa pegadaian, mereka hanya menerima emas/perhiasan saja.

Saya melihat banyak sekali kenyataan bahwa pegadaian kita menolak barang jaminan yang dimiliki masyarakat, padahal jelas-jelas barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis. Penolakan ini didasarkan pada berbagai alasan, yang tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana seandaianya ada seorang ibu yang anaknya sedang sakit keras, suaminya sedang bertugas keluar kota sementara dia hanya memiliki barang yang “tidak laku” di pegadaian? Sungguh ironis melihat kenyataan tersebut.

Secercah harapan terbit dengan bermunculannya pegadaian-pegadaian swasta sekitar 10-15 tahun terakhir ini. Mereka hadir menjawab kebutuhan masyarakat agar pegadaian bisa menerima lebih banyak jenis barang. Walaupun tidak seluruh jenis barang bisa diterima oleh pegadaian swasta, tapi setidaknya lebih banyak jenis barang yang bisa diterima dibandingkan pegadaian milik pemerintah, dan itu sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki barang yang diterima pegadaian pada umumnya.

Saya pernah bertanya kepada salah satu pegadaian yang ada di Jakarta, mengapa mereka hanya menerima sebagian kecil jenis barang saja. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki juru taksir untuk semua jenis barang. Kalau permasalahannya adalah tidak memiliki SDM yang dapat menjadi juru taksir untuk barang-barang di luar kebiasaan, tentu sangat  bijaksana  untuk mereka mencarikan solusinya, bukan malah menolak jaminan seperti yang berjalan selama ini. Kasihan masyarakat kita yang sudah susah, mereka makin susah dengan kebijakan yang diterapkan pegadaian kita. Ke mana lagi mereka mencari dana cepat? ‘Lintah darat’ mungkin adalah pilihan yang akan mereka tempuh karena tidak punya solusi lain. Kalau ternyata saat ini banyak masyarakat terlilit utang kepada lintah darat atau Pinjaman Online (pinjol), maka pemerintah diwakili oleh lembaga pegadaian memiliki andil di dalamnya.

Saya pernah membaca salah satu tulisan mengenai misi yang diemban oleh pegadaian kita, yaitu :
1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari golongan menengah ke bawah.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dua hal tersebut di atas adalah misi dari pegadaian kita dan saya sama sekali tidak melihat pegadaian kita benar-benar serius mengemban misi yang ditetapkannya sendiri. Slogan yang sering kita dengar, “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”-pun hanya menjadi slogan semata tanpa arti. Bagaimana bisa mereka menetapkan tujuan seperti dua hal tersebut padahal praktik yang sesungguhnya berbanding terbalik dengan tujuannya?
Wallahualam.