Sekolah Berkualitas dengan Tarif Kuota dan Sinyal

341
Photo by NeONBRAND on Unsplash
Ilustrasi/Photo by NeONBRAND on Unsplash

Oleh :Halimatus Sa’dyah 

(Mahasiswi Pascasarjana IAIN Tulungagung )

Di masa pandemi ini banyak orang tua mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan. Ekonomi menurun, sektor perdagangan sepi, semuanya terjadi bersamaan dengan tiba waktunya pendaftaran anak sekolah atau daftar ulang kenaikan kelas. Hal ini menjadi rumit manakala belum ada kepastian waktu masuk sekolah dengan aman. Tunggakan tagihan pembayaran SPP tiap bulan, menjadi masalah bagi sebagian masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Masyarakat diredusir menjadi konsumen, sementara lembaga pendidikan menempatkan diri sebagai produsen. Masyarakat sering kali dilihat semata-mata sebagai objek pendidikan.

Dulu, pada akhir 1970-an, Ivan Illich, seorang praktisi dan pemerhati pendidikan yang mampu mengejutkan masyarakat dengan gagasan kontroversial tentang masyarakat tanpa sekolah Deschooling Society meramalkan bahwa jika pengetahuan dan tingkat kedewasaan masyarakat sudah berkembang dengan wajar, maka institusi-institusi pendidikan formal tidak lagi diperlukan.

Masing-masing dari kita mempunyai tanggung jawab untuk membebaskan diri dari sistem sekolah, karena hanya kitalah yang sanggup melaksanakannya. Sekolah jauh lebih memperbudak orang dengan cara sistematis” (Ivan Illich)

Masyarakat akan mampu menjalankan fungsi pendidikan lewat elemen sosial dan budaya yang luas tanpa harus terikat dengan otoritas kelembagaan seperti sekolah. Artinya, dalam masyarakat ini, sekolah tidak lagi dibutuhkan. Gagasan ini sampai sekarang memang belum konkret, tetapi jika melihatnya sebagai parodi, maka betapa tepatnya Illich dalam menilai dan mendeskripsikan eksistensi lembaga pendidikan (Sujono Samba: 2007), terutama di masa pandemi ini.

Dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan pendidikan, mengambil peran sebagai subyek bukanlah sesuatu yang mudah dalam kondisi sistem pendidikan kita yang sangat birokratis dan sentralistis. Ketimpangan relasi dalam praktik pendidikan kita bisa dilihat dari hal-hal yang dianggap kecil dan sederhana. Akan tetapi, sesungguhnya berimplikasi besar bagi kesejahteraan warga negara, khususnya warga miskin dan warga terpencil.

Proses pembelajaran di sekolah menggunakan sistem daring misalnya, berdampak pada proses pendidikan berpihak hanya pada pemilik HP, kuota dan wilayah pemilik sinyal. Fenomena masyarakat marginal, memandang bahwa sekolah itu penting dan menganggap sekolah sebagai satu-satunya tempat untuk menyiapkan anak menghadapi masa depan yang lebih baik.

Pendidikan adalah manifestasi kehidupan. Proses pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Kehidupan akan berkembang dengan optimal ketika ada suasana yang baik. Pendidikan berkualitas diharapkan bisa mengantarkan anak menjadi insan yang berkualitas.

Ada hal mendasar yang tidak beres dalam sistem sekolah kita. Hampir satu dasawarsa era reformasi berjalan, tampaknya belum juga ada tindakan nyata untuk memperbaiki sistem persekolahan kita.

Upaya inovasi dan regulasi di bidang pendidikan sering kali justru kontraproduktif pada tataran aplikasinya. Perbaikan kualitas yang diutamakan selalu aspek sekolah yang sifatnya materiil dan simbolis; gedung, buku pelajaran, nilai UN, akreditasi institusi pendidikan, serta sertifikasi  guru dan mengabaikan substansinya. Semua itu diperlukan, tetapi yang lebih fundamental dan perlu segera dibenahi adalah mengembalikan fungsi dan esensi pendidikan dan pembelajaran yang selama ini membias tidak jelas arahnya.

Pendidikan berkualitas tidak sekadar menggunakan proyektor, LCD, laptop, maupun kecanggihan sarana teknologi lain yang ditawarkan kepada peserta didik. Mengingat peserta didik berasal dari latar belakang beragam. Pendidikan harusnya berupaya memberikan bantuan untuk membebaskan manusia dalam kehidupan objektif dari penindasan yang mencekik mereka terutama kaum miskin kota.

Tidak seorang pun berhak mengklaim bahwa dirinya paling mengetahui, begitu pula terkait kemampuan siswanya. Sistem pendidikan kita mengukur kepintaran anak didik berdasarkan nilai prestasi akhir dari hasil proses pembelajaran termasuk menyelesaikan tugas

Masalah lainnya, program pemerintah adalah menggratiskan uang SPP sekolah, namun pada praktiknya uang gedung dan uang alat sebagai sarana pendidikan tetap mahal. Masih banyak sekolah negeri yang meminta pungutan kepada wali siswa untuk uang sumbangan sekolah dengan nilai angka nominal yang tinggi.

Kebutuhan Indonesia adalah orang yang memiliki SDM tinggi, perantinya adalah pendidikan. Sayangnya, pendidikan melalui sekolah tidak mampu lagi dijangkau masyarakat miskin.

Pendidikan sangat vital bagi pembentukan karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapat kemajuan dan beradab. Karena itu, sebuah peradaban yang memberdayakan lahir dari suatu pola pendidikan dalam skala luas yang tepat guna dan efektif bagi konteks dan mampu menjawab segala tantangan zaman.

Terdapat relasi resiprokal (timbal-balik) antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya di kehidupan masyarakat yang kompleks. Demikian juga sebaliknya, kondisi masyarakat, baik dalam aspek kemajuan, peradaban dan sejenisnya, tercermin dalam kondisi dunia pendidikannya. Oleh karena, majunya dunia pendidikan dapat dijadikan cermin kemajuan masyarakat. Sebaliknya, dunia pendidikan yang amburadul juga dapat menjadi cermin terhadap kondisi masyarakat yang penuh persoalan.