Refleksi Pancasila: Pengendali Krisis Kemanusiaan

369
Refleksi pancasila : Mengendalikan krisis kemanusiaan
Photo by Chichi Onyekanne on Unsplash

Heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia sebenarnya adalah sebuah ancaman dan bencana bagi kemanusiaan. Namun sisi lain hal ini merupakan suatu kebanggaan dan anugerah besar bagi bangsa Indonesia. Lalu apa sebenarnya yang perlu kita renungkan dan lakukan?

Adanya keanekaragaman dalam sebuah negara memungkinkan suatu komunitas masyarakat dapat memilih untuk hidup berkelompok dengan orang lain yang mungkin saja berbeda ras, suku, budaya atau bahasa yang dimiliki. Jauh sebelum itu, terciptanya keberagaman ini dengan maksud lain sebenarnya sedang mempertanyakan seberapa kondusif kelompok-kelompok tersebut? Apakah saling membenci berdasarkan perbedaan atau malah berjalan seiring bersama dengan perbedaan diantara mereka.

Menghadapi tantangan keanekaragaman di masa depan, bangsa Indonesia harus waspada dan siap dalam segala kondisi untuk menyambut serta menghadapi era globalisasi, seperti di bidang ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme. Hal-hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia bilamana kita sebagai suatu bangsa tidak bisa bersatu alias terpecah belah, maka besar kemungkinan bangsa kita akan gagal dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Baca juga: Ada Apa dengan Bulan Rabi’ul Awal ?

Kesiapan dan kewaspadaan yang harus selalu disiagakan sebenarnya sudah termaktub dalam sila kedua Pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sangatlah penting memang pada situasi seperti ini masyarakat Indonesia menerapkan sila kedua secara holistik, dari situ pula maka Indonesia mempunyai pilar yang kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia saat ini. Jadi, sila kedua dapat dikatakan sebagai salah satu jaring pengaman atas permasalahan yang ditimbullkan arus globalisasi.

Mempertanyakan Implementasi Sila Kedua yang Sebenarnya?

Penerapan sila kedua dari Pancasila hari ini di negara kita masih sangat kurang. Hal tersebut tercermin dari masih banyaknya kejahatan di bidang hak asasi manusia (HAM) dan suasana yang berbau SARA, seperti kampanye dari kubu-kubu tertentu yang menggunakan isu-isu SARA.

Kasus pelanggaran HAM merupakan hal yang sangat erat dengan penyelewengan sila kedua dari Pancasila. Kalau kita simak, kasus pelanggaran (HAM) berdasarkan sifat sebenarnya dapat dibagi menjadi dua bagian jenis pelanggaran hak asasi masnusia (HAM), yaitu pelanggaran HAM dan pelanggaran yang berat karena karakternya berbeda dengan jenis pertama.

Jenis pertama hanya disebut sebagai human rights abuse atau human rights violation, sedangkan jenis kedua disebut gross violation of human rights atau gross human rights violation. Imbuhan adjektif “gross” berfungsi untuk mempertegas suatu peristiwa pelanggran (HAM) yang bukan (ordinary violation), tetapi pelanggran (HAM) yang dikualifikasi kejahatan sangat serius (the most serious crime). Contohnya seperti: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perang dan agresi. Pelanggaran (HAM) di luar keempat diatas merupakan pelanggaran hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.

Baca juga : Pancasila dan Tantangan Ideologi Generasi Millenial

Menentukan suatu peristiwa sebagai pelanggaran (HAM) atau pelanggaran (HAM) yang berat terkadang menimbulkan perbedaan prespektif bahkan polemik. Lalu bagaimana sebenarnya menentukan peristiwa sebagai pelanggran (HAM) atau pelanggran (HAM) berat?

Suatu peristiwa dikualifikasikan sebagai pelanggran HAM atau pelanggran HAM yang berat tidak berdasarkan pernyataan personal atau kehendak subjektif. Dalam rezim hukum hak asasi manusia, ada standar objektif untuk mennetukannya. Bahan ujinya adalah aspek substansi dan aspek prosedural.

Pada akhirnya Pancasila tetap dijadikan sebagai landasan hidup Bangsa Indonesia. Hal itu berarti, setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara.

Nilai Kemanusiaan di Tengah Krisis Kesehatan 

Sejak bulan ke lima setelah di umumkanya kasus pertama positif Covid-19 kondisi ekonomi Nasional yang carut marut mulai terasa di kalangan masyarakat bawah, saat itu pula mulai banyak sekali gerakan-gerakan yang berbasis gotong royong untuk membantu relawan-relawan dan nakes-nakes yang ada di sekitar kita.

Mulai dari tingkat keluarga, RT/RW, dari pemerintahan kota, sampai tingkat nasional, dan bisa menjadi sebuah hal yang masuk dalam teks pembelajaran karena sangat relevan dan sangat bermakna menggerakan kebaikan. 

Menggerakan kebaikan di hati tiap orang untuk membantu melalui donasi dengan kekuatan media sosial membuat pembelajaran project-based learning dan goalnya memberi donasi kepada orang-orang yang tertimpa bencana Covid-19.

Suatu bangsa dituntut untuk menunjukan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi Covid-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintahan, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan privat dengan kepentingan masyarakat yakni dengan menjauhi sikap-sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri.

Kita sudah sepatutunya mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah bekerja melampaui batas panggilan dengan memberikan penghormatan kepada setiap tenaga yang bertugas atas pengabdian yang mengharukan dan profesionalitas yang menakjubkan.

Kunci dalam menghadapi sebuah masalah haikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan bangsa Indonesia, karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerja bersama bangsa Indonesia.

Penulis: Mukhammad Khasan Sumahadi
(Mahasiswa UIN Walisongo Semarang)