PPKM Darurat: Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat

227
kesehatan
Sumber Foto Detik.com

Pentingnya Menjaga Kesehatan

Kesehatan menjadi suatu hal yang mahal di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kenapa demikian? Di tengah Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan fisik, akan tetapi juga kesehatan mental. Dampak psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius.

Pasalnya, apabila psikis terganggu maka dapat menurunkan level kemampuan imun tubuh untuk menangkal virus itu sendiri. Seluruh golongan baik dari kepemerintahan, tokoh masyarakat, publik figur, bahkan relawan dan komunitas yang peka terhadap isu-isu kesehatan saat ini tak henti-hentinya mengkampanyekan pentingnya menjaga kesehatan dan pola hidup sehat agar psikis dan jasmani tetap positif.

Perekonomian Di Tengah Wabah Covid-19

Indonesia di hadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari Covid-19. Grafik ekonomi Indonesia sejak tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat dengan pesat. Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah Negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi.

Baca juga: PPKM dan Ikhtiar Melindungi Kesehatan Masyarakat

Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang (PERPPU) nomor 1 Tahun 2000 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional juga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mulai dari PSBB dan hingga kini PPKM Darurat merupakan upaya dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Namun, bangsa Indonesia harus membayar mahal untuk menyehatkan kembali bangsa ini, karena dampaknya juga berimbas pada perekonomian negara.

Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19

Virus Corona kian hari kian sulit ditakhlukan dengan jumlahnya yang semakin lama malah semakin berlipat ganda, bahkan belum lama Kemenkes memberitaukan munculnya varian baru dari virus Corona. Dilansir pada Detik.com, kasus Corona di Indonesia tercatat sudah tujuh kali menembus angka 3 ribuan per-harinya.

Sudah banyak strategi dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, namun pada praktiknya di lapangan sangat sulit diterapkan. Mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB Transisi, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro hingga kini PPKM Darurat.

Pada tanggal 03 Juli hingga 20 Juli 2021 pemerintah resmi memberlakukannya PPKM Darurat  Jawa-Bali, yang dikoordinatori oleh bapak Luhut Binsar Pandjaitan selaku menteri kemaritiman dan investasi. Dilansir dalam Kompas.com juru bicara menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Jodi Mahardi, mengatakan “Pemerintah saat ini tengah menyusun tindakan yang tepat untuk pengetatan mobilitas masyarakat guna menekan transmisi virus corona.”

Pro-Kontra PPKM Darurat

Beberapa sumber menyebutkan kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat terkesan terlambat. Keputusan pemerintah tersebut dinilai dadakan karena menunggu parah dahulu baru mengabil reaksi diperketat. Padahal tak jarang para tenaga-tenaga kesehatan menjerit karena letih dalam menangani korban Covid-19.

Charles Honoris selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP dalam wawancara Mata Najwa mengatakan, “setiap negara di dunia ini pasti tidak ada yang siap dalam berbicara menghadapi pandemi Covid-19. Saat pertemuan dengan menteri kesehatan, kita perlu menyiapkan skenario terburuk mengenai maraknya penularan virus Covid-19. Pada saat itu bapak Menkes sampaikan, sudah menyiapkan tambahan tempat tidur, alat-alat kesehatan, bahkan tenaga medis.”

Namun, walaupun dengan adanya tambahan fasilitas dan sumberdaya yang pemerintah siapkan tidak mampu mengejar banyaknya korban yang terpapar Covid-19. Maka dengan begitu, tidak ada pilihan lain selain pemerintah perlu memberlakukan pembatsan besar-besaran. tidak ada kata terlambat.

Menko Marives, Luhut Binsar Padjaitan juga menegaskan bahwa kebijakan PPKM Darurat tidak terlambat. Seperti disebutkan dalam hasil wawancara Kompas.com pada kamis, 01 Juli 2021 “Seblum diputuskan, PPKM Darurat harus dipersiapkan dengan baik. Tidak ada yang terlambat. Ya saya memang minta waktu supaya persiapan benar-benar baik, dan saya kan butuh waktu juga menyusun itu semua. Mendengar dari semua pihak, ya dari epidemologi, lalu pakar kesehatan dan lainnya semua kita dengar. Lalu berangkat dari pengalaman kita, baru kita susun (PPKM Darurat).

Korelasi dan Pentingnya Kesehatan dan Perekonomian

Keadaan bangsa Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi yang sangat sulit bagi dunia usaha, industri, perekonomian bangsa Indonesia juga ekonomi global. Kita tahu betul bahwa dampak pandemi Covid-19  bagi bangsa ini bukan hanya terpuruk dalam sektor ekonomi melainkan juga sektor-sektor lainnya, terutama sektor kesehatan tentunya.

Bahkan, kian lama lonjakan dari dampak Covid-19 semakin memperihatinkan. menjaga perekonomian sangat penting untuk kestabilan negara. Namun jangan hanya memandang sebelah mata, sektor kesehatan pun juga menjadi sektor yang sangat urgensial. Begitupun sebaliknya,harus seimbang satu sama lain.

Pada sidang kabinet paripurna tentang penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi tahun 2021 pada 07 September 2020 bapak Presiden RI, Joko Widodo, menyampaikan “Ekonomi akan mengikuti, sekali lagi kalau penanganan Covid-19 baik, kesehatan baik, maka ekonomi juga membaik.” Kunci dari perekonomian Indonesia saat ini adalah Covid-19 harus hilang dari bumi pertiwi.

Penulis: Naufal Imam Hidayatullah
(Mahasiswa PBA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)