Ketimpangan Digital dalam Konteks Pembangunan Desa

359
ketimpangan
Foto oleh Parth Shah dari Pexels

Di era globalisasi, negara dituntut untuk lebih terbuka terhadap informasi atau modernisasi yang berasal dari asing jika tidak mengininkan negaranya terasing dari pergulatan perdagangan bebas. Perkembangan teknologi informasi dan teknologi digital yang begitu pesat tidak bisa dihindari oleh negara manapun yang melakukan interaksi dalam konteks global.

Baca juga: Adaptasi Digital Santri Saat Pandemi.

Indonesia, Menurut riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan didukung banyak sumber lainnya menyatakan bahwa penggunaan internet terbesar di Indonesia didominasi di wilayah Barat, yaitu khususnya di pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan sebaran akses infomasi dan komunikasi tidak bisa merata atau dirasa sangat lambat untuk bisa terjangkau di wilayah-wilayah pinggiran seperti wilayah timur Indonesia.

Pengguna Internet Meningkat Pesat

Sejak pemerintah Indonesia mengembangkan infrastruktur internet pada tahun 1980-an, jumlah pengguna internet terus meningkat, hingga tahun 2013 terdapat 71.19 juta pengguna internet di Indonesia.

Dengan jumlah tersebut, penetrasi internet di Indonesia tahun 2013 adalah sebesar 28%, walaupun angkat penetrasi terus mengalami peningkatan, namun pengguna internet di Indonesia tidak merata secara geografis.

Pengguna internet di Indonesia paling banyak ada di Indonesia bagian Barat, yakni di pulau Jawa (terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya), Bali dan Sumatera. Menurut hasil survey APJII mayoritas pengguna internet di Indonesia hidup di wilayah barat Indonesia, khususnya pulau Jawa.

Ketimpangan digital ini selanjutnya menjadi penentu utama pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di Indonesia yang semula hanya bisa dinikmati oleh wilayah-wilayah pusat pemerintahan.

Strategi Mengurangi Ketimpangan Digital

Melalu narasai diatas, artikel ini mencoba menjawab  sebuah pertanyaan yaitu, “Bagaimana strategi dalam mengurangi ketimpangan digital dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (people-centered development) ?”.

Untuk menjawab secara ringkas, artikel ini akan menggunakan rujukan utama “Pembangunan pedesaan di era digital: Tinjauan literatur sistematis tentang ketersediaan, adopsi, dan penggunaan TIK yang tidak setara di daerah pedesaanyang dipublikasi oleh Journal Rural Studies, UK.

Ada 2 topik utama yang menjadi focus permasalahan ketimpangan digital khususnya di wilayah pedesaan, yaitu Konektivitas dan Inklusivitas. Kesenjangan digital yang terjadi antara wilayah perkotaan dan wilayah pinggiran maka semakin menambah jarak (GAP) kemajuan pembangunan antara wilayah kota dan wilayah pinggiran karena internet atau dunia digital merupakan pintu utama dalam rangka mempercepat laju pembangunan suatu daerah. Kalau kita melihat lebh jauh perma

salahan yang dihadapi oleh wilayah pedesaan (rural) adalah masih banyaknya perangkat desa atau penduduk desa yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, dan ini bertolak belakang dengan prasyarat diterimanya perkembangan teknologi informasi yang mensyaratkan majunya SDM sebagai kunci utamanya.

Beberapa Penyebab Rendahnya Konektivitas di Pedesaan

Dalam konteks konektivitas, kurangnya konektivitas sebagai keadaan konektivitas tempat dan wilayah yang relatif kurang beruntung, sehubungan dengan status konektivitas secara keseluruhan dan perkembangan dalam konteks sekitarnya, yaitu tingkat konektivitas daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Ada beberapa poin yang menyebabkan rendahnya konektivitas di pedesaan yaitu : pasar telekomunikasi, teknologi di daerah pedesaan, pengembangan wilayah, serta kebijakan dan regulasi, serta biaya penyebaran dan pengelolaan jaringan telekomunikasi menjadi penghalang untuk masuk ke pasar.

  1. Pasar Telekomunikasi. Kebijakan privatisasi mengenai perusahaan telekomunikasi dan deregulasi pasar telah menjadikan alasan pasar ekonomi sebagai kerangka kerja penilaian yang dominan untuk investasi dalam jaringan.
  2. Teknologi di pedesaan. Kurangnya ketersediaan dan kendala teknologi yang dihasilkan di daerah pedesaan. Meskipun masyarakat semakin mengasumsikan ketersediaan TIK dan jaringan yang canggih, daerah pedesaan yang kurang terlayani masih mengalami masalah dalam mendapatkan dan mempertahankan akses ke barang dan jasa seperti kesehatan dan transportasi karena kendala bandwidth.
  3. Pengembangan Wilayah. Perbedaan ekonomi antara daerah yang terhubung dengan baik dan daerah yang kurang terhubung akan tumbuh, terutama karena kurangnya akses (instan) ke informasi dan terbatasnya kemungkinan untuk secara proaktif mengambil bagian dalam produksi informasi.
  4. Kebijakan dan Regulasi. Perbedaan yang mencolok dari pola pembangunan desa yaitu pada paradigma lama cenderung bersifat state centric (otokratis, top down, sentralistik, hierarkis, dan juga sektoral) sedangkan pada paradigma baru lebih condong kepada rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat people centered.

Poin-poin dalam Dimensi Inklusivitas

Pada dimensi inklusivitas, ada beberapa hal yang perlu disorot dalam mengurangi disparitas dan ketimpangan digital dalam konteks pembangunan desa, yaitu pada aspek ketidaksetaraan sosial dari perkembangan TIK dan sejauh mana orang dapat berpartisipasi dalam masyarakat informasi.

Poin-poin dalam dimensi inklusivitas diantaranya adalah : difusi, ketimpangan digital, kebijakan inklusi digital, dan pendekatan berbasis komunitas/masyarakat.

  1. Difusi. Ada perbedaan dalam adopsi dan difusi di daerah pedesaan. Teori difusi juga menyimpulkan bahwa tujuan terpenting untuk kebijakan masa depan harus mempromosikan adopsi TIK baru oleh orang-orang yang tidak tertarik. Membangun kesadaran digital kepada masyarakat melalui berbagai manfaatnya menjadi titik awal dalam teori difusi.
  2. Ketimpangan digital (kemampuan). Setelah titik jenuh untuk penyediaan koneksi, terdapat peningkatan perbedaan dalam keterampilan dan penggunaan, yang menunjukkan semakin kompleksnya ketidaksetaraan dan kesenjangan digital. Peningkatan kapasitas masyarakat menjadi infrastrukutr penting dalam pembangunan digital di pedesaan.
  3. Kebijakan Inklusi Digital. Upaya pertama untuk membuat ikhtisar inisiatif kebijakan dan kemanjurannya, menggunakan pendekatan tingkat makro dan penetapan agenda. Yang kedua menggunakan pendekatan tingkat mikro, mengevaluasi proyek (lokal) tertentu dan metode yang dirancang untuk mendorong masuknya kelompok rentan tertentu.
  4. Based on Community. Untuk menciptakan inklusivitas, pendekatan berbasis masyarakat menjadi hal yang wajib. Masyarakat harus merasa butuh dan memiliki setiap proses pembangunan yang ada. Melalui pendekatan ini, masyarakat akan lebih terbuka secara internal maupun eksternal.

Rekomendasi

Untuk memeratakan pembangunan di Indonesia, sebaiknya pemeritah segera menyiapkan langkah strategis yang berkaitan dengan pemerataan teknologi informasi dan komunikasi. Muatan lokal atau kearifan lokal tiap-tiap desa atau wilayah menjadi perhatian khusus sebagai ciri khas suatu daerah sehingga bisa menjadikan nilai lebih dibandingkan dengan daerah yang lain.

Jika kesenjangan digital bisa teratasi dan dikuatkan dengan kearifan lokal maka tentu saja pembangunan yang bercorak kemajuan teknologi infomasi dan komunikasi bercorak ke-Indonesiaan bisa terbangun.

Penulis: Hamas Nahdly