Keselarasan Prinsip dan Praktik Pendidikan

520
Photo by Husniati Salma on Unsplash

Oleh : Dhofier Lee

Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pasal 4 ayat 1 mengamanatkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Saya ingin mengajak kita menilik bangunan sekolah-sekolah kita yang paling fundamental, yaitu visi dan misi sekolah. Umumnya, sekolah-sekolah kita mengawali visi dan misinya dengan kata kerja : membentuk, mewujudkan, membimbing, menjadikan dan lain-lain. Kata kerja itu mensyaratkan objek sasaran yang bersifat pasif.

Misalnya saja visi dan misi itu akan berbunyi begini, ‘membentuk generasi yang berkarakter’, mewujudkan generasi yang tanggap dengan perubahan’, ‘membimbing peserta didik meraih cita-cita’, ‘menjadikan anak matang secara emosi dan intelektual’, atau sederet kalimat idealis lainnya yang menempatkan murid sebagai objek an sich.

Visi dan misi yang dibuat seperti itu mengisyaratkan bahwa sejak semula sekolah enggan berdiri sejajar dengan peserta didik sebagai subjek yang mampu bertumbuh dengan segala potensi yang telah dimiliki dalam dirinya. Bukankah anak lahir seperti kertas yang telah mengandung coretan-coretan buram, kata Ki Hajar. Garis-garis samar itu merupakan segenap daya baik bersifat positif maupun negatif.

Tugas guru sejatinya mendampingi siswa. Kata ‘mendampingi’ saya pilih, sebab kata itu membersitkan makna kalau guru mau tampil sejajar dengan anak. Kata ‘mendampingi’ tidak saja memposisikan murid sebagai objek, tapi pada saat yang bersamaan, guru melibatkan siswa dalam proses pemelajaran sebagai subjek yang pada gilirannya menguatkan kesadaran anak menebalkan sendiri garis-garis samar (potensi) yang positif dan membiarkan guratan buram yang negatif.

Saya ingin mengatakan bahwa pada konteks paling dasar, lingkungan pendidikan abai pada prinsip demokratis dan berkeadilan. Visi dan misi yang disusun, sekali lagi, pada galibnya memungut kata kerja yang semata memerlukan objek benda yang diam. Hal ini tak mencerminkan demokratis dan berkeadilan.

Sekolah menjadi layaknya pabrik yang akan mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Atau, seperti kantor, yang merumuskan segudang aturan yang mesti dihapal. Siswa tak beda dengan karyawan yang sistem kerjanya telah ditentukan oleh sejumlah instruksi tanpa boleh mengkritisi jika didapati kekeliruan.

Praktik di kelas

Pada tataran praktik pemelajaran di kelas, laku guru akhirnya tak berbeda dengan visi misi sekolah. Guru kerap memberlakukan pemelajaran satu arah. Ia menjadi sumber, penentu metode sekaligus memformulasikan tujuan pemelajaran.

Pernyataan di atas boleh saja dibantah. Tapi mari kita membaca ilustrasi menarik oleh Indra Charismiadji, terkait pemelajaran HOTS dengan tema pengelolaan sampah. Pada tingkat pemikiran paling rendah yaitu mengingat (C1), siswa mengetahui istilah sampah dan pengertian sampah. Bahwa sampah adalah bahan sisa yang sudah tidak kita pakai lagi.

Naik ke tangga pemikiran berikutnya, memahami (C2), siswa mengerti jika sampah harus dibuang di tempat semestinya, tong sampah. Pada tahap ini siswa belum aktif melakukan aksi.

Tanjakkan nalar di atas C2 (memahami) adalah penerapan/aplikasi dari tahapan sebelumnya (C3). Di level ini siswa telah mampu menunjukkan sebuah tindakan, membuang sampah di tempat sampah. Namun, pembiasaan ini belum tumbuh dari kesadarannya sendiri. Perilaku ini masih mengikuti petunjuk dan instruksi dari guru.

Setelah kemampuan aplikasi (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6) merupakan jenjang berpikir berikutnya dan termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS).

Pada tingkat menganalisis, dalam diri siswa sudah mulai tumbuh kesadaran. Ia memahami dengan penuh penghayatan bahwa sampah memang seharusnya dibuang di tong sampah. Kemampuan analisisnya memberitahu pada dirinya sendiri jika sampah tak disingkirkan ke tempatnya akan menimbulkan gangguan baik pemandangan yang kurang indah atau bau yang mengganggu.

Lain lagi dengan kemampuan evaluasi (C5), pada taraf ini bukan hanya telah ada kehendak dari dalam untuk membuang sampah, bahkan anak telah memanfaatkan pengetahuannya untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Ia pisahkan mana sampah yang bisa diurai (organik) dan sampah yang sulit hancurkan oleh organisme pengurai (anorganik).

Daya nalar tertinggi adalah mencipta (C6). Level berpikir yang ditunjukkan dengan kemampuan anak melihat peluang menguntungkan atau menambah value positif pada sampah agar bisa bermanfaat. Misalnya pengelolaan sampah organik untuk bahan kompos dan energi alternatif, atau daur ulang sampah anorganik menjadi barang bernilai lebih yang berdaya guna.

Dari ilustrasi di atas, pertanyaan yang patut diresapi adalah, apakah masyarakat kita secara umum telah menunjukkan kekuatan berpikir tingkat tinggi dalam hal menyikapi sampah? Nampaknya belum.

Perilaku masyarat kita masih dipengaruhi oleh faktor luar (C3), misalnya ia takut membuang sampah di sebuah lokasi yang sudah sangat bersih. Jadi ia takut seandainya terciduk membuang sampah di tempat itu. Sementara bila ia berada di sebuah lokasi yang kebersihannya tak terawat, ia akan kembali biasa saja menyikapi sampah. Tidak benar-benar lahir mental ingin menjaga lingkungan di manapun berada.

Pertanyaan ini juga bisa jadi refleksi gambaran masyarakat kita, akankah kita tak melanggar tertib lalu lintas ketika tak ada polisi?

Wajah masyarakat yang tingkah lakunya baru sampai pada tahap berpikir rendah (C1, C2, dan C3) itu bukankah bisa dibilang sebagai hasil pemelajaran yang masih satu arah dari guru ke murid? Apakah prinsip pendidikan yang diundangkan sudah sejalan dengan praktiknya di ruang-ruang kelas? SEMOGA.

#SGK2020
#gurubineka