Islam dalam Pusaran Konflik Ideologi Di Indonesia – Part 1

215
photo by Asia Philantrophy

Sejak reformasi bergulir, setiap gerak-langkah masyarakat Indonesia adalah gerak-langkah ‘perubahan’ dan ‘kebebasan’. Euforia ini tak hanya membuka gerbang kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan mendirikan perkumpulan pun terbuka luas, karenanya tidak sedikit organisasi-organisasi multidimensi bermunculan bak fungus di musim hujan. Tak hanya yang baru lahir, kelompok-kelompok islam yang jauh sudah berdiri sebelumnya pun seakan mendapat angin segar, mereka kembali bangkit dengan format yang baru.

Reformasi yang tentu telah membawa roh baru dalam perpolitikan Indonesia, juga membawa berkah kebebasan dalam menyuguhkan dan menerapkan beberapa konsep Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah konsep ekonomi syariah.

Kabar baiknya, konsep ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Konsep ekonomi Syariah kini tak malu-malu lagi diadopsi karena kehadirannya telah resmi menjadi ‘anggota keluarga’ dalam ekonomi Indonesia.

Praktik Syari’atisasi di Beberapa Sektor

Tak hanya dalam ekonomi, upaya ‘syari’atisasi’ pun mulai dipraktikkan di segala bidang, seperti pendidikan, perdagangan, dunia showbiz, birokrasi pemerintahan, sampai pada lini politik pun tak mau ketinggalan. Islam kini benar-benar telah hadir dalam tataran praktis dan mungkin dianggap ideal. Pascareformasi, Islam Indonesia seperti ‘menemukan’ performa terbaiknya.

Di waktu yang sama, gerakan fundamentalisme dan revivalisme Islam di Timur Tengah pun tengah berkembang. Sebagai kiblat Islam, Timur Tengah memiliki peran strategis dan pengaruh kuat bagi gerakan Islam di berbagai negara termasuk Indonesia. Karena arus kebebasan pascareformasi yang terlanjur deras maka transmisi ideologi dan gerakan Timur Tengah ke Indonesia menjadi tak terbendungkan.

Baca juga: Menyikapi Atrisi Moderasi Beragama

Sayangnya transmisi gerakan dan ideologi Timur Tengah yang cenderung puritan, militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif, lalu ditelan mentah-mentah. Hasilnya, pengadobsian ideologi tersebut justru melahirkan cara beragama yang eksklusif-militan dan misi mendirikan “Negara Islam” (Dawlah Islamiyah) seperti harus dilakukan dengan berbagai cara. Padahal organisasi sepuh seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya yang lebih dulu dikenal di dalam masyarakat Indonesia tidak pernah bercita-cita demikian.

Terorisme Atas Nama Jihad

Dampak dari agenda pendirian Negara Islam dan penerapan syariat Islam sebagai hukum negara ini pada akhirnya melahirkan problem berkaitan dengan ‘hidup bersama’ baik internal dengan kelompok Islam lain maupun eksternal dengan umat nonmuslim. Entah dari mana asalnya konsep baru tercipta: bahwa untuk mendirikan Negara Islam mereka harus berjihad salah satunya dengan cara kekerasan.

Padahal pandangan bahwa kekerasan (terorisme)—bahkan membunuh—atas nama jihad merupakan hal yang keliru. Terorisme jelas-jelas merupakan kejahatan kemanusiaan. Konsep terorisme yang selalu dikait-kaitkan dengan “Jihad” bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk penistaan terhadap Islam secara tidak langsung. Jihad dan teorisme jelas dua pengertian yang bebeda.

Konflik Ideologi di Indonesia

Variasi keberislaman di Indonesia juga melebar pada bidang politik. Seperti diketahui, pada 27 September 2016 silam, Ahok, gubernur Jakarta sekaligus calon gubernur dalam kontes Pilkada Jakarta selanjutnya, terseret kasus penistaan agama. Kasus ini bermula ketika mantan politikus Golkar dan Gerindra ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Jakarta.

Di sana, dia menggelar dialog dengan masyarakat setempat dan sempat menyitir sebuah ayat Al-Qur’an yang kemudian dianggap sebagai penistaan agama. Dalam perkembangannya kasus ini kemudian menjadi besar dan dalam waktu bersamaan, peritiwa ini kemudian digunakan para lawan-lawan politiknya dengan menyeret-nyeret masalah ideologi (akidah) para ‘pengikutnya’ pada persoalan Pilkada.

Lalu oleh sebagian Muslim, persoalan ‘memilih pemimpin’ pun dianggap sebagai hal yang prinsipil dalam Islam, di mana umat Islam harus dipimpin oleh umat Islam juga. Walhasil, persoalan Pilkada kini menjadi persoalan agama yang sangat fundamental, dan mereka merasa wajib membelanya.

Beberapa isu panas tentang kebangkitan PKI dan kaum ’kafir’ yang tengah menggalang kekuatan juga turut menyulut emosi mereka. Tentu usaha menyatukan suara dengan memanfaatkan emosional yang memuncak untuk menghadang kekuatan siapa pun atas nama agama, bukanlah persoalan sulit.

Mengapa hal itu terjadi? Itu karena mereka telah sedemikian mengultuskan para ‘imam’ yang mereka angkat dan diagungkan. Melalui para imam itulah janji keselamatan, kepastian, dan kebenaran bias terjamin.

Melihat hal itu semua, maka tak heran jika sekte-sekte bermunculan saling serang-menyerang dan saling klaim atas kebenaran. Esensi dan hukum agama menjadi paradoks. Lahirlah budaya saling mengkafirkan dan saling memusuhi, jangankan dengan agama lain, kepada kelompok dalam satu agama pun permusuhan kerap terjadi.

Parahnya, semua bermula dari urusan politik. Mereka seperti makhluk-makhluk misterius yang telah merasa memperoleh kebenaran tanpa proses pencarian akan kebenaran itu. Mereka seperti hidup beragama padahal teralienasikan dari sumbu ajaran keagamaannya sendiri. Bersambung……………

Penulis: Hijrah Ahmad
(Kopitalis Akut, Koki di Emirbooks)