Generasi Milenial dan Regenerasi Bangsa

314
Photo by Ali Yahya on Unsplash

Oleh: Muhamad Rosyid Jazuli
(Advisor Bidang Gerakan Anak Muda di Mata Air Foundation)

Beberapa tahun terakhir ini, tak jarang kita dibuat jengkel oleh kegaduhan yang mengarah pada polarisasi politik antar kelompok pro dengan anti pemerintah. Generasi milenial yang seharusnya disibukkan oleh agenda regenerasi kepemimpinan bangsa, tak jarang malah terseret dalam arus deras polarisasi politik ini.

Polarisasi politik dalam kehidupan sebenarnya adalah hal yang lazim. Di luar negeri, kita menyaksikan Inggris dan Amerika, sebagai kiblat politik dunia, punya dua kutub atau polar politik yang terus bertarung dalam polarisasi perebutan kekuasaan.

Di Indonesia, polarisasi juga bukan hal baru dimana koalisi pemerintah dan oposisi seperti tak pernah akur, bahkan sering meruncing karena dipacu ‘bahan bakar’ yang bermanifestasi dalam ragam isu seperti agama, ketokohan, ras, dan identitas. Dihadapkan pada polarisasi semacam ini, sayangnya generasi milenial Indonesia (20-35 tahun) termasuk penulis, menghadapi situasi yang sulit.

Selain jumlahnya mendominasi populasi, sekitar 63 juta (2019), generasi milenial ini punya karakter yang kompleks. Mereka adalah generasi yang kritis terhadap isu-isu sosial misalnya ketimpangan dan kemiskinan, yang sering disalurkan lewat media sosial (medsos). Menyikapi polarisasi politik, para milenial yang kritis memilih menjauh dari partai politik dan lebih berafiliasi pada individu sebagai role model.

Kecenderungan para milenial pada ketokohan individu rupanya dimanfaatkan oleh kubu-kubu politik dengan mengkarbit tokoh publik demi mendulang suara mereka. Ketika Pilpres 2019 berlangsung, misalnya, dua kubu kandidat (Jokowi vs Prabowo) sama-sama memiliki juru bicara dari generasi milenial yang sering berdebat sengit.

Selama kampanye, publik dibetot matanya dengan berbagai debat kusir antar para jubir milenial dari kedua kubu di berbagai forum dan media. Emosi generasi muda Indonesia diaduk-aduk dan dikonflikkan, bahkan hingga paska pilpres usai lewat isu-isu kecurangan.

Meski memiliki daya berpikir lebih kritis ketimbang generasi sebelumnya, generasi milenial punya isu dengan kesabaran  dan berpikir jangka panjang yang barangkali jadi titik lemah generasi ini. Alhasil, endurance untuk bergerak mengawal ide dan gagasan dalam waktu yang panjang seringkali rendah.

Ketika melihat survei politik yang hasilnya memihak misalnya, mereka dengan cepat mengidentifikasi, bisa jadi survei tersebut adalah ‘pesanan’. Masuknya Prabowo ke Kabinet Jokowi pun tak lepas dari kritikan para milenial. Ketika ada kebijakan publik yang tak wajar, misalnya wacana Omnibus Law, banyak milenial lugas dan cepat menyampaikan kritik tajamnya.

Dalam isu RUU KPK tahun lalu, berkat medsos, ratusan ribu milenial yang sebagian besar mahasiswa dengan kilat dapat tergerak, berkumpul dan melakukan demonstrasi besar-besaran. Namun karena rendahnya komitmen dan kesabaran para milenial ini, mobilisasi demonstrasi tersebut harus diakui cepat muncul tapi juga cepat redam.

Meski punya kelemahan, potensi generasi milenial perlu terus dioptimalkan, khususnya melalui pendidikan yang berkualitas. Kebijakan pemerintah memberikan bantuan Pendidikan seperti Bidikmisi dan LPDP pada sebagian generasi milenial Indonesia perlu diapresiasi.

Namun pada umumnya, para elite politik Indonesia yang mayoritas berasal dari generasi tua, belum memahami, alih-alih memanfaatkan, potensi para milenial tersebut khususnya untuk agenda regenerasi bangsa. Efeknya, talenta-talenta milenial ini tak jarang memilih berkarya di luar negeri, dan kalaupun di dalam negeri, kurang diapresiasi dan lepas dari radar regenerasi pemimpin bangsa.

Meski ada beberapa tokoh politik muda berseliweran, khususnya yang telah berkuasa di legislatif dan eksekutif, kapasitas dan performanya masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan, sebagian malah terjerat kasus korupsi yang mengecewakan. Pasalnya, kebanyakan dari mereka bukan lahir dari proses regenerasi yang serius, tetapi karbitan, misalnya karena ditopang sumber daya dan karpet merah dari orang tua atau saudara yang telah dulu berkuasa.

Oleh karena itu, para milenial ini jangan lagi dieksploitasi jadi gimmick politik yang malah memperburuk polarisasi di tengah masyarakat Indonesia. Sudah seharusnya berbagai entitas, khususnya di bidang pemerintahan, menyiapkan para anak muda ini secara serius untuk regenerasi kepemimpinan bangsa yang makin urgen.

Para partai politik, misalnya, perlu memperbaiki pola manajemen rekrutmen kader mereka dan membuka jalur karir bagi para milenial seluas-luasnya. Bukan tidak mungkin, kelak Indonesia punya pemimpin pemerintahan yang kuat dan berwawasan global, yang lahir dari generasi ini, asal benar-benar dipersiapkan dengan baik.