Analisis Kebijakan Kemendikbud Mengenai Guru PPPK

255
kebijakan
Foto oleh Vanessa Garcia dari Pexels

Tahun ini, pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi para guru tetap akan ada.

Kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Pemerintah meniadakan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru. Sebagai gantinya, guru akan diangkat melalui formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Meregulasikan Islam Wasathiyah di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan batas PPPK akan dibuka hingga jumlahnya mencapai 1 juta guru nantinya. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan PPPK ini merupakan satu solusi untuk mengatasi masalah guru honorer atau guru kontrak di daerah-daerah yang selama ini kesejahteraannya masih memprihatinkan.

Rencana Rekrutmen PPPK untuk Tenaga Guru

Berikut rencana rekrutmen PPPK untuk tenaga guru pada tahun 2021 dari Kemenpan RB:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 berencana melakukan rekrutmen PPPK untuk tenaga guru.
  2. Dengan melalui jalur PPPK, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun s/d. 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar (untuk guru sendiri sampai usia 59 tahun).
  3. Sampai saat ini, baru ada 174,077 formasi guru PPPK yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari 32 provinsi, 370 Kabupaten dan 89 Kota.
  4. Pengajuan program usulan untuk formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi E- formasi KemenPANRB.
  5. KemenPANRB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analis beban kerja serta mempertimbangkan data dapodik Kemendikbud sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  6. Saat ini dalam proses perencanaan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang melibatkan KemenPANRB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN dan BPPT.
  7. KemenPANRB akan menetapkan peraturan MenPANRB sebagai dasar hukum pelaksanaan.

Alasan dan Tujuan Kebijakan PPPK

Kebijakan PPPK bertujuan untuk menaikkan standar gaji guru honorer, namun statusnya pada hakikatnya tetap, yaitu tetap saja merupakan guru kontrak yang bisa saja diputus kontrak kerjanya dan tidak mendapat pensiun.

Alasan lain sebagaimana dikemukakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa guru yang berstatus setelah 4 atau 5 tahun mengajar minta pindah dan akhirnya mengacaukan distribusi guru secara nasional. Namun alasan tersebut sebenarnya tidak semata-mata hanya dapat diatasi melalui kebijakan PPPK.

Kebijakan ikatan dinas dapat saja sebenarnya diperbarui agar distribusi guru tetap merata di seluruh Indonesia. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bereaksi keras dengan menyatakan bahwa kebijakan PPPK ini melukai para guru, bahkan merendahkan martabat guru.

Beragam Respon dari Kalangan Guru

Alasan utama dari penolakan terhadap PPPK adalah hilangnya kepastian kerja, karena PPPK merupakan mekanisme kontrak kerja antara guru dan pemerintah. Guru yang berstatus sebagai PPPK merupakan tenaga kontrak, minimal dikontrak selama satu tahun dan dapat diperpanjang kembali. Artinya, bisa saja guru PPPK tidak diperpanjang lagi kontraknya sebagai guru.

Terlepas dari problem yang melingkupinya, kesejahteraan guru menjadi hal yang dituntut oleh para guru sejak lama walaupun dalam realitasnya tidak selalu bisa seiring sejalan dengan mutu guru. Lebih lanjut, kesejahteraan guru menjadi isu sentral berkaitan dengan penghargaan dan pemuliaan martabat guru.

Secara teoretik, posisi guru sangat vital dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, guru menjadi garda depan dari salah satu upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penghargaan terhadap guru sudah sewajarnya diberikan karena posisinya yang sangat vital tersebut. Namun penghargaan tersebut tentu harus sesuai dengan kinerja guru. Kebijakan sertifikasi guru menjadi masuk akal di sini. Namun ketimpangan masih terjadi, yakni pada guru honorer dan sekolah swasta pinggiran. Walau secara faktual mereka kinerjanya lebih bagus dari guru PNS, kesejahteraan mereka tetap memprihatinkan.

Apakah Kebijakan Kemendikbud sudah Tepat?

Meningkatkan kesejahteraan guru melalui peningkatan gaji dan tunjangan merupakan penghargaan yang menjadikan guru lebih dapat fokus pada tugasnya sebagai guru. Dengan gaji dan tunjangan yang cukup, guru akan dapat memfokuskan dirinya dalam menjalankan tugasnya secara profesional sebagai guru di sekolah.

Secara sosiologis, status guru sebagai PNS merupakan jaminan kesejahteraan, oleh karenanya tetap dilirik oleh para guru. Ada kepastian soal gaji dan tunjangan, juga karier. Menjadi guru non-PNS oleh karenanya sering dipandang sebelah mata, terutama oleh kalangan yang mendambakan kepastian karier dan masa depan kerja.

Di sisi lain sebenarnya banyak juga guru yang melihat justru menjadi PNS akan banyak menghambat pencapaian diri, karena banyak sekali aturan soal penilaian angka kredit, kepangkatan, supervisi, dan lainnya yang ribet dan berbelit-belit. Beberapa studi juga bahkan menunjukkan bahwa mentalitas PNS justru menghambat capaian profesionalitas guru. Studi Bjork (2005) misalnya menunjukkan guru PNS lebih patuh pada aturan PNS ketimbang kebijakan pengembangan profesionalitas guru yang lebih esensial.

Pemerintah menegaskan meskipun tahun depan akan melakukan rekrutmen guru PPPK atau dengan skema status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bulan berarti menghentikan rekrutmen guru lewat jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Iwan Syahril menepis anggapan perekrutan guru lewat jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dihilangkan tahun ini dan semua diganti guru PPPK.

Menurut Iwan kebijakan pemerintah ini untuk mendorong para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru melamar menjadi guru PPPK. Saat mereka berkinerja baik sebagai guru PPPKĀ  akan menjadi pertimbangan penting jika mereka melamar menjadi CPNS.

Iwan membenarkan jika pada tahun ini pemerintah akan melakukan perekrutan guru PPPK sekitar satu juta guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tujuannya adalah mengisi pos tenaga pengajar, terutama di daerah yang kekurangan guru, serta mengantisipasi gelombang pensiun guru dan tenaga pengajar yang pensiun hingga tahun 2024 mendatang sehingga bisaterisi dengan guru PPPK.

Penulis: Putri Nabilah Salma Salsabila
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta